Seorang Mantan VP HR Palsukan Gaji Pekerja Asing

penjara-wanitaMantan Vice President Human Resources di perusahaan food & beverage, Harry’s International, Parmjit Kaur, mengaku bersalah atas tuduhan pelanggaran karena menyetujui pembuatan kontrak yang di dalamnya terdapat pemalsuan gaji tenaga kerja asing dalam aplikasi pekerjaan, pada Senin (20/6).

Wanita Singapura berusia 49 tahun ini dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman denda sebesar $ 40.000. Antara bulan April hingga September 2013, Parmjit menginstruksikan bawahannya untuk menyatakan gaji bulanan tetap 20 tenaga kerja asing sebesar $ 3100 atau sekitar 30 juta rupiah, untuk memenuhi kebutuhan gaji minimum yang diperlukan untuk mendapatkan Employement Passes (EP) bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Singapura.

Parmjit melakukan hal ini dalam kapasitasnya kemudian sebagai President dari perusahaan dan Chief Operating Officer (COO) dan juga sebagai VP HR. Padahal dari perusahaan Harry’s International sendiri hanya memberikan gaji para pekerja asing di bawah persyaratan minimum EP. Dari $ 3.100 yang dibayarkan, pekerja asing tersebut harus mengganti ke Harry’s International sebesar $ 1.600 untuk makan dan transportasi.

Padahal, fasilitas makanan dan transportasi yang sebenarnya tersedia hanya untuk beberapa karyawan. Dan jika disediakan untuk pekerja asing, biaya yang sebenarnya adalah kurang dari $ 1,600. Cara yang curang ini berlanjut selama beberapa bulan.

Sejak 2014, sebanyak 39 pengusaha di Singapura telah dihukum karena memberikan gaji palsu dan merupakan pelanggaran deklarasi yang diberlakukan di negara tersebut. Para pengusaha tersebut  didenda sampai $ 20.000 dan / atau dipenjara hingga dua tahun. Bagaimana dengan di Indonesia?


Related Articles

5 Pilar Megatrends TI

Seiring perkembangan TI yang semakin pesat disertai dengan penggunaan TI yang meningkat, baik dari sisi perusahaan maupun perorangan, Metrodata mengambil

Andal PayMaster versi Cloud

Kemajuan teknologi dan informasi beberapa tahun terakhir berkembang demikian pesat. Hal tersebut salah satunya ditandai dengan penerapan sistem pelayanan yang

Kadin Kembangkan Pusat Database Tenaga Kerja Nasional

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia, selayaknya dijamin haknya atas pekerjaan dan penghidupan

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*