• 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 18 June 2018

Rasionalisasi Tanpa Berselisih

Oleh: Ranti Wulandari HR Assistant Manager Sahabat Utama on behalf  Firstasia Consultants

Oleh: Ranti Wulandari
HR Assistant Manager Sahabat Utama on behalf
Firstasia Consultants

Sepanjang tahun 2015 sampai awal tahun 2016 gelombang PHK massal yang terjadi merupakan kabar menyakitkan bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya di kota-kota pusat industri. Seperti Jawa Barat yang menjadi pusat produksi alas kaki dan Kalimantan Timur pusat pertambangan yang juga paling banyak melakukan rasionalisasi terhadap pekerjanya. Keputusan rasionalisasi ini tidak serta merta berjalan mulus, aksi demo sebagai bentuk protes banyak terjadi demi memperselisihkan keputusan rasionalisasi ini.

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial diartikan sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Ketidaksesuaian pendapat antara pengusaha dan pekerja harus diselesaikan dengan cara yang baik dan sesuai payung hukum yang berlaku. Dengan kondisi seperti ini, seorang Human Resource (HR), perlu memiliki keahlian-keahlian tertentu sebagai modal dalam menangani perselisihan, antara lain:

  1. Pemahaman ketentuan hukum ketenagakerjaan
  2. Seni dalam menerapkan Undang-Undang
  3. Memiliki kemampuan dalam tehnik negosiasi
  4. Ketelitian dalam pendokumentasian

Pemahaman ketentuan hukum ketenagakerjaan dapat meliputi pemahaman akan Undang-undang ketenagakerjaan, keputusan presiden, peraturan pemerintah, dll. Tentu saja hal ini menjadi modal dasar dalam membuat sebuah keputusan untuk melindungi pengusaha maupun pekerja. Sehingga perlu dilakukan penelaahan dasar hukum yang tepat dan sesuai sebelum melakukan rasionalisasi.

Ketika rasionalisasi berujung perselisihan, seorang HR harus memiliki seni/art dalam membaca “motif” pekerja yang berselisih. Sebagai contoh, ketika seorang pekerja hamil yang ikut mengalami rasionalisasi pada saat perusahaan krisis, maka acap kali pekerja beranggapan bahwa dirinya diPHK karena kehamilannya, bukan karena kondisi krisis perusahaan. Dalam kondisi ini pelaku HR perlu mengetahui motif perselisihan apakah hak atau kepentingan. Jika yang diangkat adalah perselisihan hak maka perlu ditinjau ulang hak-hak yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau belum. Namun jika pekerja mengangkat perselisihan kepentingan, bisa jadi status tetap bekerja lebih penting daripada uang pesangon. Maka solusinya pegawai tersebut dapat dipekerjakan sampai dengan batas waktu tertentu.Rasionalisasi

Berikutnya seorang HR harus memiliki kemampuan bernegosiasi. Seperti dalam buku Teach Yourself Negotiating karangan Phil Baguley (2000) menyebutkan bahwa negosiasi adalah cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak. Negosiasi perlu dilakukan untuk menekan ketegangan antara pihak yang berselisih. Bahasa yang baik, tidak menekan, mengenyampingkan ego menjadi poin penting dalam proses ini. Bertujuan agar hasil yang diperoleh pada kuadran menang-menang (kolaborasi) dimana konflik teratasi dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus bersama yang mengikat kedua belah pihak yang berselisih.

Terakhir adalah ketelitian mendokumentasikan. Walaupun terkesan sepele, namun resikonya sangat besar jika dokumentasi atas semua proses penyelesaian perselisihan tidak dilaporkan segera dan tidak disimpan dengan baik. Setelah menandatangani Perjanjian Bersama (PB) terkait dengan hak pegawai, maka PB yang ditandatangani oleh para pihak wajib didaftarkan segera kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama (Pasal 7 ayat (3) UU PPHI).  Pendaftaran PB ini bertujuan untuk menjamin kepentingan apabila ada pihak yang dirugikan karena pihak yang lain tidak melaksanakan isi PB tersebut.

Namun di balik keahlian-keahlian itu, hal terpenting yang harus dimiliki seorang HR adalah hati nurani. Tentu saja dampak merasionalisasi jumlah pekerja tidak sama dengan merasionalisasi jumlah produksi, dimana para pekerja harus berpikir keras menentukan hidup mereka nanti setelah rasionalisasi.

Oleh: Ranti Wulandari
HR Assistant Manager Sahabat Utama on behalf Firstasia Consultants


Related Articles

Remunerasi Sebagai Sumber Motivasi?

Perusahaan menyediakan sebuah lingkungan kerja dan sistem pendukung yang diperlukan sedangkan tanggung jawab setiap karyawan adalah untuk melengkapinya dengan berbagai

Love (Hate) Your Boss

Orang bijak berkata, “Anda menikahi pekerjaan Anda”. Betapa tidak, saat bangun tidur, Anda memikirkannya, membawanya ke meja makan, atau bahkan

Menciptakan Kondisi Kerja Yang Harmoni Dan Kondusif, Adalah Tanggung Jawab Pimpinan

Pimpinan memiliki tugas untuk meningkatkan kinerja team nya guna mencapai sasaran kerja yang sudah ditetapkan oleh stake holder. Untuk dapat

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*