• 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 22 July 2018

Perusahaan Jasa outsourcing terancam

HarnisGelombang unjuk rasa buruh, terutama di kawasan Jabodetabek, bulan lalu untuk memprotes praktik usaha outsourcing (alih daya) membuat tekanan terhadap jasa tenaga kerja outsourcing semakin kuat. Demo buruh menentang keberadaan jasa outsourcing telah mewarnai perjalanan ketenagakerjaan Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Puncaknya terjadi 3 Oktober 2012 saat sebagian besar kawasan industri lumpuh karena pemogokan buruh. Kerugian akibat demo sehari tersebut diperkirakan sangat besar akibat kehilangan peluang pendapatan karena terganggunya aktifitas perusahaan.

Selain menuntut penghapusan outsourcing, para pendemo juga menuntut penghapusan upah buruh murah dan meminta jaminan kesehatan. Inilah 3 isu utama perburuhan di Indonesia yang mendapat perhatian besar dari para buruh. Ketiga isu ini memiliki akar permasalahan yang sama, yakni soal kepastian pekerjaan dan kesejahteraan para buruh.

Hadirnya kegiatan outsourcing di Indonesia telah menyebabkan jasa outsourcing berkembang pesat di sini. Jumlah perusahaan outsourcing di Indonesia diperkirakan lebih dari 5.000 buah. Menurut Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia Wisnu Wibowo dalam Diskusi Panel bertajuk “Hapus Outsourcing,Kepentingan Siapa?” 4 Oktober 2012, bisnis alih daya di Indonesia tumbuh rata-rata 30% per tahun sejak 2009. Total omset tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp 15 triliun. Menggiurkan?

Pastinya. Ada perusahaan outsourcing yang memiliki tagihan puluhan miliar sebulan. Andai saja mereka memungut management fee sebesar 8% saja, maka keuntungan per bulannya sudah mencapai miliaran rupiah. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memungkinkan perusahaan melakukan outsourcing tenaga kerja ataupun proses bisnisnya. Syaratnya, jenis pekerjaan yang dialihdayakan bukan bisnis intinya (core business). Kurang jelasnya penafsiran soal bisnis inti menyebabkan praktik alihdaya melebar kemana-mana. Bahkan, bisnis inti pun juga telah dialihdayakan.

Sebagai contoh, tenaga teller dan layanan nasabah paling banyak dialihdayakan. Padahal, menurut para ahli tenaga kerja, teller dan layanan nasabah adalah bisnis inti perbankan sehingga tidak bisa dialihdayakan. Masih banyak contoh pekerjaan lainnya yang tergolong bisnis inti, namun tetap dialihdayakan.

Kalaupun perusahaan memperpanjang masa kerjanya, maka agar tidak melanggar ketentuan, mereka dipindahkan ke perusahaan alihdaya baru. Praktik alihdaya semacam ini membuat karyawan tidak memiliki kepastian tentang masa depannya.

Niat baik pemerintah untuk membatasi jangka waktu kontrak outsourcing 2 tahun – agar karyawan kemudian diubah statusnya menjadi karyawan permanen – justru berbuah musibah bagi pekerja. Terbukti, perusahaan tetap saja lebih suka mempertahankan status kontrak bagi karyawan tersebut. Akibatnya, karyawan merasa hanya sebagai obyek dari perusahaan perantara outsourcing – hanya pindah-pindah bendera dengan perkembangan penghasilan yang nyaris tidak ada dan kepastian tentang keamanan pekerjaan mereka ke depan yang tetap rendah.

Jasa outsourcing telah menjadi praktik bisnis yang diadopsi secara global oleh banyak perusahaan di dunia. Model bisnis outsourcing di negara maju tetap memberi peluang kepada karyawan untuk mengembangkan pendapatan dan karir di perusahaan outsourcing yang merekrut mereka.

Karena perusahaan outsourcing tersebut juga berusaha menjadi spesialis dan terus berinovasi, maka mereka memiliki posisi kuat dalam persaingan sehingga bisa menjual jasanya secara menyeluruh. Model bisnis seperti ini yang belum ketemu di Indonesia. Kebanyakan perusahaan outsourcing di Indonesia hanya sebatas perusahaan administrasi karyawan outsourcing – dengan penciptaan nilai tambah yang sangat rendah.

Itu sebabnya, sebagai bentuk respons terhadap desakan para buruh, Menteria Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar ingin membatasi keberadaan jasa perantara tenaga outsourcing kepada 5 bidang saja: jasa keamanan, katering, jasa kebersihan, transportasi, dan jasa pertambangan migas. Di luar itu, keberadaan jasa perantara tenaga outsourcing akan dihentikan. Ada wacana proses penghentiannya berlangsung 1 tahun. Penghentian ini tentu berdampak besar bagi perusahaan pemakai jasa tenagaoutsourcingmaupun perusahaan perantara tenaga outsourcing.

Jika jasa outsourcing tetap harus ada ke depan, perlu dipikirkan untuk membuat masa kontrak pegawai diperpanjang menjadi lebih dari 2 tahun untuk meningkatkan kepastian pekerjaan bagi para karyawanoutsourcing. Syukur-syukur bisa 5 tahun ke atas. Ini lebih memberi ruang kepada karyawan outsourcing untuk menikmati kestabilan pekerjaan dan penghasilan sembari mempersiapkan masa depan yang lebih baik.


Related Articles

Menjelang MEA, Bagaimana Menjaga Talent di Perusahaan?

Isu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) beredar sejak tahun 2002. Konsepnya dikembangkan secara bertahap pada setiap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

5 Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Para Ahli

Pengertian sumber daya manusia dan penerapannya sering kali masih belum sejalan dengan keinginan organisasi. Sementara keselarasan dalam mengelola SDM menjadi

PLA – Metode Pelatihan Partisipatif

Metode pelatihan yang konvensional dan paling sering digunakan adalah metode seperti di ruang kelas sekolah: terdapat pelatih (guru) yang memberikan

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*