• 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 20 September 2018

Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Atas WNA

boy sinagaBagaimana perbedaan ketentuanwithholding tax (pemotongan) PPh 21 terhadap karyawan asing yangpertama sifatnya adalah estimasi (asumsi ia mulai berada di Indonesia sejak AWAL TAHUN SEHINGGA DIKALI 12), dan yangkedua adalah berkaitan dengan penghitungan ulang pada SPT pribadi yang bersangkutan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu ternyata sudah berada di Indonesia sejak 20 April. 2010. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu dengan menyetahunkan penghasilan sebulan?

Jawab :

Hal yang perlu diketahui adalah Warga Negara Asing bisa dikategorikan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) jika bertempat tinggal di Indonesia melebihi Time Test 183 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPPh.

Pertama, Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu dengan menyetahunkan penghasilan sebulan menjadi 12 bulan. Lalu setelah diperoleh pajaknya setahun, maka PPh sebulannya dibagi 12. Perhitungan PPh 21 ini sudah sesuai dengan petunjuk pemotongan PPh Pasal 21.

Kedua, Penghitungan PPh di SPT Orang Pribadi yang bersangkutan. Prinsipnya adalah melakukan penghitungan ulang atas seluruh penghasilan yang diterimanya dalam 1 tahun pajak. Dan karena keberadaan dia di Indonesia adalah sejak 20 April, yang berarti dalam tahun tersebut adalah selama 251 hari. Jumlah penghasilan yang diterima selama 251 hari adalah kebetulan hanya dari gaji ia bekerja selama 5 bulan sebesarRp 97.500.000,- yang ini berarti adalah seluruh penghasilan yang diterimanya selama 251 hari di tahun 2010. Sehingga penyetahunan penghasilan adalah dengan 360/251 x Rp 97.500.000,-. Tentu saja akan menghasilkan jumlah PPh yang lebih kecil dengan yang sudah dipotong sehingga akan terjadi lebih bayar.

Duaperhitungan di atas memang berbeda sudut pandang, yang no.1 adalah berkaitan dengan withholding tax(pemotongan) PPh 21 yang sifatnya adalah estimasi (asumsi ia mulai berada di Indonesia sejak memperoleh penghasilan), no.2 adalah berkaitan dengan penghitungan ulang pada SPT pribadi yang bersangkutan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu ternyata sudah berada di Indonesia sejak 20 April 2013

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam negeri, terutang untuk Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Namun demikian, untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat saja terjadi terutang pajak dalam Bagian Tahun Pajak, yaitu dalam hal kewajiban pajak subjektif orang pribadi tersebut baru timbul atau berakhir dalam tahun berjalan. Apabila orang pribadi bertempat tinggal atau berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (WPOP DN) yang terutang dalam bagian tahun pajak, yaitu dalam hal :

a. Baru berada atau bertempat tinggal di Indonesia dalam tahun berjalan
b. Meninggal dunia dalam tahun berjalan
c. Meninggalkan Indonesia selamanya dalam tahun berjalan

Bagaimana penghitungan pajaknya?

Contoh Kasus, sebagai berikut :

Mr. Hollanda (TK/1) berkewarganegaraan Belanda datang ke Indonesia tanggal 20 April 2010 dan berniat menetap di Indonesia. Kemudian bekerja sebagai pegawai tetap pada sebuah perusahaan terkemuka di Indonesia mulai 01 Agustus 2013 dengan gaji sebesar Rp. 20.000.000 sebulan.

Apabila Mr. Hollanda sudah ber-NPWP sejak tanggal 25 April 2013, berapa besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan, dan berapa besarnya PPh terutang dalam bagian tahun pajak 2013?

Pembahasan :

Mr. Hollanda pada saat datang di Indonesia tanggal 20 April 2013 berstatus tidak kawin dengan satu tanggungan. Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak, yaitu tanggal 20 April 2013. Dengan demikian PTKP untuk tahun 2013 adalah TK/1.

Pertama, Penghitungan PPh Pasal 21 setiap bulan :
Gaji sebulan ………………………………………….  = Rp. 20.000.000
Biaya Jabatan (5% X Rp. 20.000.000)……..   = Rp. 500.000 (maksimum diperkenankan)
Penghasilan neto sebulan ………………………    = Rp. 19.500.000
Penghasilan neto disetahunkan ………………    = Rp. 234.000.000
PTKP (TK/1) ……………………………………….    = Rp. 26.325.000*
Penghasilan Kena Pajak ………………………..    = Rp. 207.675.000
PPh Pasal 21 disetahunkan …………………….   = Rp. 26.151.250
PPh Pasal 21 harus dipotong sebulan……….   = Rp. 2.179.271
Dengan demikian PPh Pasal yang telah dipotong tahun 2013 (Agustus sd. Desember) = 5 X Rp. 2.179.271 =Rp. 10.896.355

Kedua,. Penghitungan PPh terutang untuk bagian tahun pajak 2013 :
Penghitungan Bagian Tahun Pajak :
Bulan April (tgl. 20 sd. Tgl. 30)          = 11 hari
Bulan Mei sd. Desember                     = 8 X 30 hari = 240 hari
Bagian Tahun Pajak                            = 240 hari + 11 hari = 251 hari
Penghasilan neto sebulan                    = Rp. 19.500.000
Penghasilan neto (Agt sd. Des)          = Rp. 97.500.000
Penghasilan neto disetahunkan           = Rp. 139.840.637 (360/251 X Rp. 97.500.000 )
PTKP (TK/1)                                       = Rp. 26.325.000*

Penghasilan Kena Pajak                      = Rp. 113.515.637
PPh terutang disetahunkan                 = Rp. 12.027.346
PPh terutang dalam Bagian Tahun Pajak = 251/360 X Rp. 12.027.346         = Rp. 8.385.733
Telah dipotong PPh Pasal 21 Agustus sd. Desember                                     = Rp. 10.896.355
PPh yang lebih dibayar                                                                                   = (Rp.2.510.622)

pada Penghitungan PPh Pasal 21 setiap bulan
PPh Pasal 21 disetahunkan                                                                 = Rp. 26.151.250

Karena kewajiban pajak subjek baru ada dalam tahun berjalan, maka penghasilan-nya disetahunkan.
Ph Kena Pajak                        = 207.675.000
PPh terutang :
5% X 50.00.000                      = 2.500.000
15% X 157.675.000                 = 23.651.250
Jumlah                                   = 26.151.250

*PTKP yang berlaku per- 1 Januari 2013 (PMK-162/PMK.011/2012)

Penulis adalah tax consultant Solusi Protax

Email: Info@solusiprotax.com / boy.solusiprotax@yahoo.com

Kantor Konsultan Pajak Solusi ProTax

Perkantoran Indo Ruko – Jl. Daan Mogot II No. 100H-I, Jakarta 11470

Telp. 021-5669 659|082111049623 – Fax. 021-5669 629


Related Articles

Manajer

Setiap manajer memerlukan dua jenis kesuksesan yaitu kesuksesan perusahaan dan kesuksesan diri sendiri. Kesuksesan diri sendiri dan kesuksesan perusahaan walaupun

Membangun “The Dream Team”

Bagi sebagian penggemar olahraga bola, terutama yang mengikuti Liga Utama Inggris, pasti mengetahui kehebohan tim Leicester City yang beberapa hari

Evaluasi Menuju HRVA

Istilah EVA (Economic Value Added)sudah sangat sering kita dengar. Istilah ini menjelaskan seberapa hebat sebuah perusahaan menciptakan nilai tambah secara ekonomi.

5 comments

Write a comment
  1. alisca damayanti
    alisca damayanti 18 September, 2015, 21:31

    Saya tertarik dengan tulisan anda mengenai perpajakan, perpajakan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan negara ini.
    Negara yang maju dapat dilihat dari sitem perpajakan di negaranya.
    Saya juga mempunyai link perpajakan yang mungkin dapat bermanfaat, silahkan kunjungi Komunitas Pajak Universitas Gunadarma

    Reply this comment
    • admin
      admin Author 10 December, 2015, 09:47

      Met pagi Mba Alisca Damayanti…Terima kasih atas infonya tentang komunitas Pajak Universitas Gunadharma…tapi mungkin bisa dicantumkan pula link yang dimaksud…terima kasih

      Reply this comment
  2. regyna
    regyna 7 December, 2015, 08:20

    maaf mba saya ingin tanya apabila wp baru mulai bekerja misal tanggal 1 mei 2014, lalu mulai 1 november 2014 dia berhenti bekerja dan meninggalkan indonesia untuk selama lamanya cara perhitungannya bagaimana ya?

    Reply this comment
  3. Tuti
    Tuti 29 December, 2016, 12:05

    Hallo, minta informasi saya menikah dengan WNA dan tidak bekerja di Indonesia (pensiunan) dan saya tidak bekerja. Apakah kami harus bayar pajak?

    Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*