• 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 24 April 2018

Jangan Pernah Jadi TKI, Kalau Tak Memiliki Kompetensi

Migrant-DayIngin menjadi TKI di luar negeri? Silahkan… Tapi, jangan coba-coba jika tidak memiliki skill yang memadai, bisa-bisa menjadi boomerang bagi diri sendiri. Bekerja ke luar negeri adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan perbaikan sistem, mulai dari pra-penempatan, masa penempatan hingga purna penempatan.

Isu-isu serius terkait pekerja migran (migrant worker) Indonesia belakangan santer terdengar. Isu-isu tersebut berkutat mulai dari pra sampai paska penempatan pekerja migran. Oleh karenanya, upaya perlindungan dalam arti perlindungan hak maupun perlindungan keselamatan harus menjadi concern bersama antara pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat, dan masyarakat pada umumnya.

”Kami memastikan tata kelola dari proses penempatan, pemberian perlindungan menjadi lebih baik,” ujar Menaker Hanif dalam acara International Migrant Day 2016 di Hotel Aryadutha beberapa hari lalu.

Ia menegaskan, calon TKI harus memastikan dirinya memiliki modal kompetensi dan keterampilan. Sehingga, siap bekerja dan bersaing dengan tenaga kerja lain di luar negeri. Hanif menambahkan, melarang calon TKI yang akan berangkat tanpa keterampilan.

”Saya wanti-wanti, jangan pernah bekerja sebelum siap terutama keterampilan. Kenapa? Karena orang bermigrasi ada risikonya. Kalau memiliki keterampilan dan mengantongi informasi yang cukup akan mengurangi tingkat risiko,” ujarnya.

Untuk memastikan TKI berangkat dengan skill, lanjut Hanif, pemerintah merencanakan untuk membuat skema pelatihan sebelum tenaga kerja ditempatkan diluar negeri. Pelatihan tersebut, menurut Hanif melibatkan lembaga pelatihan yang memiliki akreditasi.

”Kita tengah rumuskan skema ini, agar pelatihan sesuai kebutuhan pasar dan memiliki standar yang telah ditentukan,” katanya.

Dari sisi regulasi, Pemerintah akan terus meningkatkan perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Karena itu menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan yang baik kepada calon TKI.

Pada 12 April 2012 lalu pemerintah telah mengesahkan konvensi buruh migran menjadi sebuah Undang-Undang, yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Di negara-negara ASEAN baru Philipina dan Indonesia yang sudah meratifikasi konvensi tersebut.

Pemerintah dan DPR saat ini tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

”Kepastian dan perlindungan ini meliputi soal penyederhanaan tata kelola migrasi, distribusi informasi yang memadai, standarisasi dan akreditasi kelembagaan, pengawasan yang keras dan konsisten serta advokasi bagi tenaga kerja kita yang bermasalah di luar negeri,” jelasnya.

Bentuk konkret perlindungan terhadap TKI, pemerintah telah membuat sistem yang disebut Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di daerah. Ini, menurutnya bentuk upaya perbaikan tata kelola Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena optimalisasi pelayanan LTSA diyakini akan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat pencari kerja di daerah. ”Hingga 2016 ada 9 LTSA yang beropersi dalam waktu dekat, kita akan bangun kembali 10 lokasi di kantong-kantong TKI,” tutupnya. (Kristiadi, sumber: Biro Humas Kemnaker)


Related Articles

Komitmen Nestlé Wujudkan Masyarakat Dunia yang Lebih Sehat

Di usianya yang ke-150 tahun, salah satu produsen makanan dan minuman terbesar dunia Nestle, melalui produk-produknya terus berkomitmen untuk mewujudkan

Tingkatkan Skill untuk Bersaing Global

Peningkatan soft skill dan hard skill tenaga kerja Indonesia mutlak diperlukan agar dapat bersaing di pasar global. Tak dipungkiri tenaga kerja

Cloud dan Mobility, di Metrodata Solution Day 2014

Cloud, mobility, and Big Data merupakan tren baru dalam teknologi bagi bisnis. Cloud computing membuka peluang baru bagi bisnis yang

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*