• 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 18 June 2018

Good Corporate Governance How To Build Compliance Culture for Organizational Sustainability

Ritha J Nainggolan

Ritha J Nainggolan

“Apapun institusinya, kualitas dari manajemen resiko membuat perbedaan besar pada kinerja perusahaan” Economist, May 15, 2008

Kemampuan untuk mengelola risiko yang signifikan secara efektif merupakan salah satu karakteristik utama yang membedakan organisasi yang paling efektif dari yang lain. Kebutuhan untuk menunjukkan integritas dan efisiensi pengelolaan sumber daya sangatlah penting. Tantang­an ekonomi global membuat pengelolaan risiko, terutama risiko kepatuhan, sebagai salah satu syarat yang sa­ngat penting. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, penerapan Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan-perusahaan di Indonesia semakin diperhatikan dan menjadi semakin penting. Mengapa? Karena GCG bisa menjadi pelumas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini ada sekitar 40 negara yang bergabung dalam Konvensi OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) yang sepakat memberantas Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional. Secara keseluruhan, ke-40 negara anggota OECD tersebut menyerap sekitar 80 persen dari seluruh ekspor dunia.

Pada bulan Oktober tahun 2012 Indonesia memperoleh predikat Investment Grade (Layak Investasi) dari lembaga predikat Rating & Investment Information Inc (R&I) yang menaikkan Sovereign Rating Indonesia dari BB- menjadi BBB- (stable outlook). Sepuluh bulan sebelumnya, lembaga pemeringkat Fitch & Moody’s juga memberikan predikat (Investment Grade) yang sama untuk Indonesia. Artinya, dalam rentang kurang dari setahun, lembaga pemeringkat utama dunia menilai Indonesia sebagai negara yang layak untuk investasi. Dengan dicapainya predikat ini, bisa dipastikan bakal semakin banyak investor asing yang melirik Indonesia untuk menginvestasikan dana mereka. Hal pertama yang dilihat investor adalah faktor resiko. Untuk meminimalkan resiko, tentu saja mereka akan memilih perusahaan atau mitra lokal yang terpercaya. Cara termudah untuk mendeteksinya adalah dengan melihat sejauh mana sebuah perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, alias Good Corporate Governance (GCG).

Selain meningkatkan kepercayaan investor asing, dari dalam ne­geri sendiri, penerapan GCG terutama pada perusahaan-perusahaan milik negara memberikan kepastian bahwa uang negara yang dikelola oleh BUMN dipergunakan dengan efisien, efektif, dan untuk tujuan yang sesungguhnya; bukan untuk kepentingan pribadi tertentu. Pe­ran KPK (Komite Pemberantas Korup­si) menjadi sangat dominan dalam dekade terakhir.

Dari sisi mikro perusahaan, sebetulnya mengapa GCG menjadi penting? GCG sangat pen­ting untuk menumbuhkan kepercayaan dari para stakeholders. Membangun dan memelihara proses bisnis formal manajemen risiko adalah cara untuk memberikan jaminan yang diperlukan dan memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepenting­an. Untuk melakukannya, setiap organi­sasi perlu mengidentifikasi dan mengukur risiko kunci yang berdampak pada organisasi, menilai seberapa baik risiko dikelola, mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta mengembangkan rencana aksi yang jelas untuk mengatasi tantang­an dan memanfaatkan peluang.

Perusahaan yang dipercaya akan lebih mudah memperoleh tambahan modal, baik dari bank maupun pasar modal (investor) termasuk investor asing. Sebelum mengambil keputusan, para stakeholders akan melihat apakah perusahaan sudah menerapkan 5 Prinsip GCG: Transparansi, Akun­tabilitas, Responsiveness, Independensi, dan Fairness (TARIF) dengan baik.

Selain itu, kepatuhan yang tinggi dan resiko yang rendah di setiap kegiatan bisnis memberikan kepastian bahwa setiap proses usaha berjalan sesuai prosedur yang berlaku; sehingga perusahaan bisa terhindar dari resiko hukum, resiko keuangan (penalti), maupun resiko reputasi (kehilangan kepercayaan dari publik).

Manajemen Kepatuhan mencakup kebijakan dan proses organisasi yang dikelola untuk mematuhi undang-undang, aturan, dan kebijakan yang berlaku. Agar efektif, manajemen kepatuhan membutuhkan langkah-langkah dan pemantauan yang memberikan jaminan kepada stakeholders bahwa kebijakan dan prosedur untuk mendorong kepatuhan berjalan dengan efektif. Tanpa manajemen risiko yang efektif, organisasi hanya akan bersikap reaktif.

Isu-isu yang berkaitan dengan kepatuhan di organisasi pada dasarnya menyangkut tiga hal berikut:

  1. Korupsi. Pemberian sesuatu yang bernilai untuk memperoleh keuntungan pribadi.
  2. Konflik kepentingan atau “conflict of interest”. Menggunakan informasi dalam perusahan atau hubungan khusus dengan orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
  3. Penyalahgunaan wewenang (jabatan) untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi me­rugikan organisasi.

Elemen-elemen kunci dari program kepatuhan yang efektif bagi manajemen eksekutif adalah sebagai berikut:

  • Dewan Pengawas/ Komite Kepatuhan. Biasanya terdiri atas Direktur Keuangan, Direktur Personalia, dan Direktur bagian Legal/ Hukum. Komite kepatuhan bertugas melakukan penilaian resiko (risk assessment), mengkoordinasikan pelatihan kepatuhan, membuat dan mengelola kebijakan kepatuhan, memastikan komunikasi dari pihak manajemen, dan mendukung proses penyidik­an.
  • Kebijakan, stAnda r, prosedur dan mekanisme pelaporan. Setiap organisasi memerlukan Standard Operating Procedures (SOP), kebijakan, dan aturan yang memberikan aturan main bagi setiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan.
  • Penilaian dan manajemen risiko. Hal ini mencakup proses identifikasi atas risiko-risiko yang ada di perusahaan, menganalisa/mengukur risiko, menentukan tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko sampai pada level yang dapat diterima, serta terus memantau perubahan lingkungan untuk mengidentifikasi risiko di area yang berubah.
  • Pengawasan/audit internal yang efektif. Karena sifat kepatuhan yang berbeda dalam kelompok-kelompok yang berbeda,  perlu dilakukan audit berkala atas kepatuhan untuk menilai efektivitas mereka dan untuk memastikan kepatuhan di semua tingkat dalam organisasi. Ketidak-patuhan yang berdampak besar dan rekomendasi untuk solusi­nya harus dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan direksi.
  • Program Pelatihan. Pelatihan untuk seluruh karyawan dan pihak-pihak terkait perlu dilakukan untuk memastikan mereka mengerti kebijakan perusahaan terkait dengan kepatuhan.
  • Investigasi dan mekanisme disiplin. Ketika terjadi ketidak-patuhan yang berdampak besar, perlu dilakukan penyelidikan menyeluruh dan rekomendasi untuk perbaikannya. Mekanisme disiplin harus ditegakkan secara konsisten bagi me­reka yang melanggar kebijakan kepatuhan.

Singkatnya, perusahaan perlu memastikan bahwa kebijakan dan program kepatuhan yang diterapkan memberikan keyakinan yang memadai bahwa organisasi mematuhi  hukum, aturan, dan kebijakan yang berlaku. Meskipun tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua organisasi, elemen di atas memberikan pedoman yang dapat membantu meletakkan dasar bagi program kepatuhan yang efektif.

Kepatuhan sebagai budaya adalah milik semua pihak dalam organi­sasi. Semua pihak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepatuhan dijunjung tinggi dan percaya bahwa dalam jangka panjang budaya kepatuhanlah yang akan membuat organisasi bertahan dan menjadi pemenang.


Related Articles

Dilema Kemakmuran

Saya menulis banyak tentang kemakmuran, dan memang itu yang sekarang sedang saya pelajari, mengapa satu negara bisa menjadi makmur dan

Rendang

Sebenarnya negeri kita yang katanya gemahripah lohjinawi,subur dan kaya akan semua hasil alam, telah diketahui sejak petualangan VOC , dan

T.E.A.M. Together Everyone Achieves More

Kutipan dari  kuliah yang diberikan oleh Ken Blancard pada Konvesi Dunia LMI/SMI/FMI tahun 2012 Dapat bertatap muka dengan orang yang

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*