• 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 20 February 2018

Biaya Jadi Kendala dalam Peningkatan Kualitas SDM

manufacturing-industryPeningkatan kemampuan pekerja di bidang industri manufaktur yang setiap tahunnya mencapai 600.000 orang, terkendala minimnya anggaran pemerintah sehingga sangat dibutuhkan peran dari swasta.

Menurut Sekjen Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat, kemampuan anggaran pemerintah dalam menjalankan program pelatihan kerja dan sertifikasi sangat terbatas. Kemenperin memperkirakan industri manufaktur membutuhkan tambahan 600.000 tenaga kerja setiap tahun. Di sisi lain, anggaran pemerintah hanya cukup mendidik kurang dari 50.000 orang per tahun melalui program pendidikan vokasi maupun pelatihan tenaga kerja. “Makanya kami melibatkan swasta untuk bekerja sama, baik lembaga pelatihan swasta maupun industri itu sendiri,” kata Syarif dalam Focus Group Discussion yang  diselenggarakan Kadin, Selasa (9/8).

Syarif memaparkan bahwa swasta bisa terlibat dengan menyediakan tempat praktik bagi peserta program pelatihan dan pendidikan vokasi, ikut mengembangkan program yang sesuai kebutuhan dunia kerja, hingga menyediakan dana bagi program. Kepala Komite Tetap Kadin Bidang Industri Logam, Mesin, dan Alat Transportasi, I Made Dana Tangkas, mengatakan Indonesia bisa mengikuti pola kerja sama pendidikan dan pelatihan antara pemerintah dan swasta yang dijalankan Malaysia. Pelaku industri,  lanjutnya, bisa patungan menyediakan dana pendukung program pelatihan dan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kemampuan pekerja di bidang industri manufaktur.

Industri di Malaysia membayar 1% dari biaya upah pegawai (payroll) kepada badan pelatihan pemerintah di Malaysia. Dana tersebut kemudian digunakan untukprogram  pendidikan vokasi dan pelatihan rutin yang di selenggarakan oleh pemerintah. Pelaku industri juga bisa mengajukan proposal program pelatihan atau sertifikasi kepada pemerintah. Biaya pelaksanaan program tersebut kemudian akan dibiayai oleh dana patungan. “Jadi setelah dilatih tidak usah dibayar, mereka tinggal gunakan yang dilatih di tempat mereka. Untuk industri kecil menengah juga ada perlakuan khusus,” kata Made.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri, Kementerian Perindustrian, Mujiyono, memaparkan Kemenperin menjalankan kebijakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan industri berbasis kompetensi, program magang, dan sertifikasi kompetensi. Salah satu peran kunci swasta dalam kebijakan  pengembangan SDM industri adalah dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

SKKNI merupakan dasar dari penyusunan kurikulum pelatihan dan acuan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja. “Acuan kurikulum adalah SKKNI. Ini harus sesuai dengan  kebutuhan industri karena itu butuh peran aktif dari asosiasi industri,” kata Mujiyono.

Industri juga bisa berperan menyediakan tempat praktik kerja bagi peserta pendidikan vokasi atau pelatihan. Tempat dan peralatan praktik (teaching factory) adalah syarat pendirian program pelatihan kerja. “Salah satu kendala program pelatihan adalah ketersediaan teaching factory. Kami bisa sediakan kurikulum, praktiknya di industri. Biasanya industri berminat, bahkan mereka mau menyediakan makan siang dan transportasi,” kata Mujiyono. (sumber: Bisnis Indonesia)


Related Articles

Karir Ekspo 2014

Karir Ekspo 2014 Jakarta, kembali digelar. Gelaran yang diadakan di Gedung Smesco UKM merupakan agenda tahunan dari JobStreet.com dengan mengambil

Ini Dia Daftar Peraih Apresiasi IHCS 2016

Untuk ketujuh kalinya Indonesian Human Capital Study (IHCS) digelar. IHCS merupakan sebuah studi yang diadakan oleh Dunamis Human Capital, untuk

Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Menuju Sertifikasi Manajer SDM Indonesia

Peningkatan Kompetensi Menuju Sertifikasi Manajer SDM Indonesia, itulah tajuk yang diusung PPM Manajemen dalam menyosialisasikan program sertifikasi yang mengacu pada

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*